Program Makan Bergizi Gratis (yang dikenal dengan singkatan MBG) merupakan program makan siang gratis Indonesia yang dicetuskan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Program ini dirancang dengan tujuan untuk membangun sumber daya unggul, menurunkan angka stunting (tengkes), menurunkan angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat.[1] Program ini juga merupakan rancangan pemerintah Prabowo Subianto dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan terciptanya generasi emas dari bonus demografi, yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.[2]
Program ini mulai digulir sejak tanggal 6 Januari 2025 di 26 provinsi Indonesia dengan menargetkan siswa-siswi PAUD hingga SMA serta ibu hamil dan menyusui. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 82,9 juta penerima.[3]
Sejarah
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan. Inisiatif ini juga bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan permintaan hasil pertanian dan peternakan dalam negeri. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menargetkan 82,9 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran sebesar Rp171 triliun. Program ini difokuskan pada peningkatan gizi anak-anak dan ibu hamil, sekaligus berkontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan hingga 2,6 persen. MBG ditetapkan sebagai salah satu program prioritas nasional 2025-2029 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.[4][5]
Pada 12 Maret 2025, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa audit harus dilakukan setiap tiga bulan sekali untuk memastikan implementasi yang tepat sasaran. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Per bulan Maret 2025, program MBG telah berjalan di 38 provinsi, menjangkau 2 juta penerima manfaat melalui 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah menargetkan 32.000 SPPG dapat beroperasi hingga akhir 2025.
Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN), pada 2025, sebanyak 30.000 SPPG diperlukan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat MBG secara merata. Dari jumlah tersebut, 1.542 SPPG akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan 28.458 lainnya akan dibangun melalui skema kemitraan.[6]
Cakupan penerima MBG
| Tanggal | Siswa (dalam jutaan) | SPPG (dapur) | Sumber |
| 2025-04-30 | 3.265 | 1100 | Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTa[7] |
| 2025-06-22 | 5.229 | 1837 | Staf Khusus Kepala BGN Bidang Komunikasi, Redy Hendra Gunawan[8] |
| 2025-07-14 | 6.2 | Siaran pers Ketua BGN Dadan Hindayana | |
| 2025-07-29 | 7.5 | Ketua BGN Dadan Hindayana[9] | |
| 2025-08-05 | 8.2 | 3338 | Konferensi pers Ketua BGN Dadan Hindayana |
| 2025-08-12 | 15 | 5235 | Ketua BGN Dadan Hindayana |
| 2025-08-15 | 20 | 5800 | Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto[10] |
| 2025-08-18 | 20.5 | 5905 | Ketua BGN Dadan Hindayana |
| 2025-09-07 | 25 | Prabowo Subianto[11] |
Target
Tidak ada komentar:
Posting Komentar